Sidang lanjutan Mina Liana, Terdakwa berharap eksepsinya dikabulkan Hakim

December 6, 2019

Wartadki.com|Jakarta Utara – Sidang kasus Mina Liana (49 Tahun ) bermukim di Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang dijadikan tersangka oleh Jaksa Penuntut Umum Teodora Marpaung, didakwa melakukan  penyerobotan rumah yang kini ditempatinya, sebagaimana diancam dalam pasal 167KUHP.  Terus bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sidang lanjutan digela pada tanggal 2 Desember 2019.

Menurut penasehat hukum terdakwa dari Kuasa Hukum dari kantor Usana Nitisena, “JPU  Teodora, sudah sangat kebingungan  dalam memberi tanggapan, karena apa yang ditanggapi JPU justru memperkuat eksepsi PH utamanya mengenai waktu terjadinya perceraian”,ujarnya kepada Wartadki.com.

Masih menurut pengacara terdakwa, mengungkapkan bahwa, berdasarkan dakwaan tempus delikti  JPU terjadi sejak tanggal 24 oktober 2012 sampai dengan sekarang, namun telah mengakui pula perceraian terjadi sejak adanya keputusan MA yaitu tanggal  3 April 2014.

Sebelum terjadinya perceraian saksi pelapor (Yohan Sutandar) adalah suami dari terdakwa.

Sebagai suami, Yohan Sutandar tunduk pada pasal 34 ayat 1 Undang-undang No.1 Tahun  1974 Tentang Perkawinan, yaitu “suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi istrinya/terdakwa”.

Jadi jika terdakwa menempati rumah sengketa bukan berarti telah melanggar tindak pidana yang di dakwakan JPU yaitu pasal 167 ayat 1 KUHP.

Kuasa Hukum dari kantor Usana Nitisena ini berharap kepada majelis Hakim yang diketuai Sotejo,  “ Kami memohon kiranya agar dakwaan jaksa tidak dapat diterima dan mengabulkan permohonan esepsi sebagai mana yang dituangkan pada sidang sebelumnya” tutupnya. (Feri)

Jasa Konsultasi

1Masalah pidana baik di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan

2Masalah perdata antara lain : pertanahan, keluarga (perceraian, warisan, adopsi) wanprestasi, perbuatan melawan hukum, baik di Pengadilan maupun di luar Pengadilan.

3Masalah Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Niaga.

4Masalah ketenagakerjaan, baik pada tingkat BIPARTIJ antara Pengusaha dan Pekerja, TRIPARTIJ antara Pengusaha, Pekerja Dinas/Suku Dinas Tenaga Kerja maupun pada tingkat Pengadilan Hubungan Industrial.